Dalam sambutannya, Taufik menegaskan bahwa fokus utama pembangunan saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

“Akses keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini sejalan dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Taufik.

Ia menambahkan bahwa inklusi keuangan telah menjadi perhatian global serta menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk keuangan yang aman, lancar, dan terjangkau.

“Inklusi keuangan berperan dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat Riau. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap produk keuangan serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi finansial akan membantu masyarakat menghindari risiko dalam pengelolaan keuangan.

“Meningkatnya literasi keuangan akan mendorong keberanian masyarakat untuk memulai dan mengelola usaha,” jelasnya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 75,02 persen. Di Provinsi Riau sendiri, indeks literasi keuangan pada tahun 2023 tercatat sebesar 67,27 persen, dengan indeks inklusi keuangan mencapai 85,19 persen. Selain itu, pada tahun 2024, Riau telah melaksanakan lima program kegiatan yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2025, TPAKD Riau merencanakan tiga program utama, yaitu edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat, pengembangan pembiayaan rutin bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta inisiatif satu rekening satu pelajar di Provinsi Riau.

Taufik berharap agar kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, perbankan, instansi terkait, serta anggota TPAKD dapat semakin ditingkatkan guna mencapai target inklusi keuangan di Riau.

“Monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat pencapaian target program kerja,” pungkasnya, seperti yang dilansir dari mcr.(***)

Sumber: Halloriau