Usulan ini mencakup beberapa hal penting yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat Ranperda yang diajukan yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Penanaman Modal, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta Perlindungan Anak.

Usulan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Kepala Biro Hukum Setdapropv Riau, Yan Dharmadi menjelaskan, naskah akademis dan rancangan peraturan daerah tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab.

"Kami berharap OPD terkait dapat segera menyelesaikan naskah akademis dan rancangan perda agar proses pembahasan di DPRD Riau dapat berjalan lancar," kata Yan Dharmadi kepada halloriau.com, Selasa (18/2/2025).

Setelah selesai disusun, dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau untuk diteruskan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang akan ditunjuk.

Pembahasan yang seksama dan komprehensif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Selain keempat Ranperda baru, Pemprov Riau juga berencana untuk melanjutkan pembahasan beberapa Ranperda inisiatif yang belum tuntas pada 2024.

Rencana tersebut akan dibawa kembali ke DPRD Riau pada tahun 2025 untuk diselesaikan, guna memastikan bahwa berbagai kebijakan penting yang tengah diproses dapat segera diberlakukan.

"Ada beberapa Ranperda yang belum tuntas di tahun 2024, sehingga kami akan membawanya kembali ke DPRD Riau pada tahun 2025 untuk diselesaikan," pungkasnya.(***)

Sumber: Halloriau