Hal itu sangat disesalkan banyak masyarakat yang ingin mempermudah urusan, terutama untuk layanan antrian online membayar pajak.

Salah seorang masyarakat, Rizki Kurniawan mengaku sangat miris dengan kejadian ini. Karena menurutnya penghasilan daerah sangat bergantung pada pelayanan yang dilakukan instansi tersebut.

"Kok bisa ya sekelas Bapenda, tak merawat website resminya. Tiap ngecek web tulisannya sedang perbaikan. Ini udah hampir sebulan saya cek, tetap saja begitu," kata Rizki Kurniawan, Sabtu (15/2/2025).

Tidak hanya itu, dirinya juga menunding pelayanan Bapenda Riau terkait pajak kendaraan tidak bagus serta tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat, yang taunya menerima dan memberikan sanksi jika warga telat membayar pajak.

"Pelayanan yang cukup buruk. Kita juga tidak paham lah kinerja pemerintah ini, sulit juga dan sebagai masyarakat biasa gak mungkin kita yang ajarin," ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelayanan di Samsat selalu saja terdapat permasalahan yang terkesan menyulitkan dan memberatkan pada warga.

Seperti, pembayaran pajak kendaraan jika tidak atas nama diri sendiri yang harus ada persetujuan lainya atau mencari identitas pemilik pertama kendaraan.

"Ini juga pernah saya alami, karena sebelumnya saya membeli kendaraan bekas dan belinya juga di showroom jual beli bekas tidak tau dimana pemiliknya. Sehingga tidak bisa bayar pajak karena tidak ada identitas pemilik pertama sesuai STNK," tuturnya.

"Tapi anehnya kalau bayar, katanya untuk persetujuan sebesar Rp700 ribu baru bisa. Saya ini kan bayar pajak untuk pemasukan pemerintah, tapi kok dipersulit. Gimana kalau warga minta sama pemerintah ya," cetusnya.

Hal senada juga disampaikan Hendri yang juga warga Kota Pekanbaru lainya, mengatakan, jika ia juga tidak bisa mengakses pajak online Bapenda Riau.

Sementara ia butuh informasi pajak kendaraan karena ingin membeli kendaraan bekas agar tau besar pajak yang akan dibayar setiap tahun.

"Secara kebutuhan informasi ya kesal juga. Seharusnya permasalahan ini bisa segera diatasi. Ini kan pelayanan untuk pajak yang terus digaungkan pemerintah agar masyarakat taat pajak," ucapnya.

"Mudah-mudahan permasalahan ini di dengar oleh Gubernur Riau yang baru. Agar kedepan permasalahan seperti ini tidak lagi terjadi dan pelayanan untuk masyarakat terus diutamakan," pungkasnya.(***)

Sumber: Halloriau