Kegiatan ini akan diikuti 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk 13 Kepala daerah di Riau.

Tanggal tersebut dipilih karena pelantikan kepala daerah tahap pertama menurut rencana akan berlangsung pada 20 Februari 2025, atau satu hari sebelum pelaksanaan retret. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan menurut rencana, 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dahulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

“Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025). 

Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan simulasi keberangkatan dari Istana Kepresidenan Yogyakarta ke lokasi retret.

“Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Di Jogja, salah satunya adalah titik ini (Istana Kepresidenan Yogyakarta). Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga,” kata Bima.

Meski begitu, teknis pelaksanaannya akan terlebih dahulu dibahas lebih lanjut oleh Kemendagri setelah proses peninjauan lokasi dan simulasi selesai dilakukan.

“Kami di Kemendagri, BPSDM yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama dengan Lemhannas. Ini kami sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” ujar mantan wali kota Bogor itu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk mengadakan retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024.

 "Kemungkinan besar di Magelang. Semuanya pasti ada pembekalan," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Adapun tanggal 20 menjadi salah satu opsi yang dipilih langsung oleh Prabowo Subianto, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan dan menawarkan beberapa opsi tanggal untuk pelantikan kepala daerah.

"Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis," ujar Tito, Senin (3/2/2025).

Tanggal-tanggal tersebut dipertimbangkan dengan memperhitungkan waktu tercepat yang dibutuhkan untuk proses administrasi di KPU daerah, DPRD provinsi, dan Kemendagri, setelah MK membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru