Hingga akhir Januari, belum ada kepastian dari pemerintah daerah terkait pencairan dana tersebut, sehingga sekitar 5.000 mahasiswa terdampak.

Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, Herizal, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.

"Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Pemerintah daerah, dalam hal ini para bupati, harus memastikan dana pendidikan digunakan secara tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Jika ada dugaan penyalahgunaan, perlu ada klarifikasi dan bedah anggaran untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien," ujarnya.  

"Karena per hari ini hingga di perujung bulan Januari tidak ada kabar yang pasti terkait beasiswa untuk pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Pelalawan (Hipmawan), Taufik Hidayat, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya pencairan beasiswa.

"Kami kecewa dan merasa hak kami diabaikan. Beasiswa adalah prioritas pendidikan yang harus dipenuhi. Jangan sampai karena beasiswa yang tak kunjung jelas, banyak mahasiswa akhirnya terpaksa berhenti kuliah," tuturnya.  

Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Duri, Zikri Maulana, menyoroti potensi penyalahgunaan beasiswa dalam politik lokal.

"Beasiswa yang tidak cair telah menimbulkan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah. Kami mendesak agar bupati bertanggung jawab dan memastikan beasiswa ini tidak digunakan sebagai alat politik dalam Pilkada atau Pileg kemarin. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga," tegasnya.  

Koordinator Aliansi Pendidikan Gratis Riau, Khariq Anhar, menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Hentikan pembahasan anggaran yang berbelit-belit. Prioritaskan pengembangan sumber daya manusia. Jika hal ini gagal dilakukan, maka Pemkab di Riau hanya akan seperti taman kanak-kanak yang sibuk bermain anggaran tanpa peduli pada masa depan mahasiswa," tandasnya.  

Melihat dampak yang semakin meluas, para mahasiswa mendesak Pemkab Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hilir segera memberikan kejelasan dan bertanggung jawab atas pencairan dana beasiswa. Mereka juga menuntut adanya audit terbuka terhadap pengelolaan dana pendidikan agar tidak ada penyalahgunaan yang merugikan masa depan mahasiswa Riau.  

Maka kami dari Forum Pendidikan Riau akan melakukan audiensi secepatnya ke pihak DPRD Riau yang bungkam atas isu ini, lalu menuntut dalam waktu sampai 14 februari 2025 semua beasiswa ini dapat dicairkan.(***)

Sumber: Riaumandiri