Hal ini disampaikan Abdullah menanggapi defisit anggaran dan penundaan pembayaran (tunda bayar) di APBD 2024.

"Kita harapkan kondisi keuangan yang sedang kurang baik ini disadari oleh top manajemen BUMD. Penetrasi bisnis harus diperkuat agar kontribusi mereka terhadap PAD bisa lebih signifikan," kata Abdullah, Jumat (24/1/2023).

Abdullah menegaskan bahwa Pemprov Riau tidak boleh terus mengandalkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menilai, keuangan yang sehat harus ditandai dengan pendapatan non-TKD yang besar, khususnya dari sektor yang dikelola BUMD.

"Riau ini negeri dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. BUMD harus memanfaatkan potensi ini dengan ekspansi bisnis yang maksimal, sehingga kita bisa mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pusat," cakapnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau tersebut menyebut, sebagai wakil rakyat, pihaknya sering mendapat masukan dari masyarakat terkait pentingnya kontribusi nyata BUMD bagi pembangunan daerah. Ia juga melihat potensi besar BUMD untuk berkembang secara jangka panjang.

"BUMD punya peluang besar untuk menjadi motor penggerak PAD. Tinggal bagaimana mereka mengelola sumber daya yang ada dengan baik dan terus berinovasi dalam bisnis," pungkasnya.(***)

Sumber: Cakaplah