Seorang pejabat di tim transisi pemerintahan Donald Trump menyebut rencana itu bagian dari usulan terkait rekonstruksi Jalur Gaza setelah agresi Israel berakhir.

Namun, rencana itu masih belum jelas bahkan termasuk kesediaan warga Gaza dipindah dan negara yang menerima mereka.

"Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas," demikian laporan NBC, mengutip pejabat transisi Trump.

Pengamat Hubungan Internasional FISIP UNRI, Saiman Pakpahan menilai wacana tersebut termasuk cara Amerika  agar nantinya bisa menambah negara satelite bentukannya. 

Perlu diketahui negara satelit adalah negara yang secara resmi merdeka yang sangat dipengaruhi atau dikendalikan oleh negara lain.

 Tidak seperti negara boneka , negara satelit umumnya diakui secara internasional oleh sebagian besar negara, karena sebagian besar dari mereka sudah menjadi negara merdeka , yang kemudian berada di bawah pengaruh negara-negara yang lebih kuat. 

Contoh negara satelit termasuk negara-negara Pakta Warsawa yang disebut negara satelit Soviet , karena mereka dipengaruhi oleh Uni Soviet . Belarus saat ini adalah negara satelit Rusia.

"Ya banyak kemungkinan paling besar itu memang soal power negara besar adidaya yang punya banyak cara menambah negara satelite, terutama asumsinya bisa jadi ke arah sana," kata Saiman. 

"Dengan cara mengungsikan dulu, ini soal sistem politik dunia internasional yang dikuasai negara negara besar," sambungnya. 

Umumnya, negara adidaya yang memiliki negara satelite memiliki ideologi yang ditanamkan dalam sistem maupun masyarakatnya. 

"Seperti, Amerika Serikat di kelompok kapitalis, dan kemudian ada Uni Soviet atau Rusia itu Komunisme Marxisme,"  ujarnya. 

Hal ini menjadi suatu alasan klasik yang nantinya negara adidaya berafiliasi dengan negara satelite yang merupakan negara kecil dan biasanya dimulai dengan pertempuran teritorial. 

Selain itu, Menurut Saiman perlu ditelusuri dan diperiksa alasan Trump menyebut nama Indonesia sebagai negara tujuan dua juta rakyat Palestina untuk diungsikan selama masa rekonstruksi. 

"Perlu diperiksa kenapa keluar dari mulut Trump nama Indonesia, kalau buat strategi politik terobosan politik, ya dia harus memunculkan inovasi sebagai Presiden Amerika, ya inikan inisiatif dari dia (Trump), dari Indonesia tidak mungkin," katanya.

Lebih jauh, Saiman menjelaskan dalam konsep Hubungan Internasional, ada dikenal dengan deterensi. 

Deterensi adalah strategi untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai, atau mencegah musuh melakukan sesuatu yang diharapkan negara lain.

Negara negara Asia Tenggara pastinya memiliki sikap deterensi terhadap wacana Trump. 

"Sifat pemaksa itu ada di negara super power, reaksi Indonesia dan negara negara Asia Tenggara pasti ada, dianggap Vietnam akan menolak karena terafiliasi Rusia, negara negara China pun juga itu konsep deterence," katanya.

"Itu saya sebut tadi ada polarisasi ideologi kapitalis dan sosialis, mereka pasti tidak akan diam juga," ujarnya.(***)

Sumber: Riaumandiri