Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim Walhi Riau, Ahlul Fadli, menyampaikan kritiknya terhadap langkah DPRD tersebut, Jumat (17/1/2025).

"Seharusnya tidak ada rapat tertutup seperti ini, apalagi di gedung yang seharusnya menjadi tempat rakyat mendapatkan kejelasan. Jika tertutup, masyarakat bisa menduga ada hal yang disembunyikan," tegas Ahlul.

Isu Sawit di Riau Masih Menumpuk

Ahlul menambahkan, permasalahan di sektor perkebunan sawit di Riau masih jauh dari selesai. Salah satu isu krusial adalah tumpang tindih lahan antara perusahaan dan masyarakat yang hingga kini belum terselesaikan.

“Konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat masih sering terjadi. Jika dalam rapat itu persoalan ini turut dibahas, setidaknya masyarakat berhak tahu bagaimana perkembangannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, tidak ada transparansi,” lanjutnya.

Menurut Ahlul, DPRD Riau sebenarnya sudah memiliki gambaran mengenai kondisi perkebunan sawit di provinsi ini. Pada periode sebelumnya, DPRD bahkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Lahan Kebun Sawit, yang menemukan indikasi adanya 1,8 juta hektare kebun sawit ilegal di Riau.

“Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada penyelesaian yang jelas,” tegasnya lagi.

Seperti diketahui, Komisi II DPRD Riau menggelar rapat tertutup dengan puluhan pengusaha sawit pada Selasa (14/1/2025) hingga Rabu (15/1/2025) di ruang medium DPRD Riau. Namun, media tidak diizinkan untuk meliput jalannya pertemuan tersebut.

Salah seorang staf Komisi II sempat menyampaikan bahwa setelah pertemuan akan ada keterangan resmi untuk media. Namun hingga saat ini, belum ada informasi yang disampaikan terkait hasil rapat tersebut. (***)

Sumber: Goriau