Jumlah ini disiapkan untuk mengcover pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Karena sudah dianggarkan, Komisi III DPRD Pekanbaru mewanti-wanti seluruh faskes (fasilitas kesehatan) di kota ini, untuk menerima pasien UHC.

"Dari informasi Diskes, anggaran UHC tahun ini Rp 90 miliar. Harusnya, anggaran ini sudah bisa digunakan di seluruh faskes di Kota Pekanbaru," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin, Jumat (17/1/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.

Disampaikan, dengan jumlah anggaran itu, semestinya tidak ada masalah di lapangan. Sebab, UHC ini sebenarnya pembayaran premi BPJS-nya oleh Pemko Pekanbaru.

"Jadi, mau di rumah sakit mana pun, semestinya tidak masalah untuk pasien UHC, selama emergency," tambahnya.

Disinggung adanya kejadian pekan lalu, warga Rumbai yang berobat menggunakan program UHC ke RSD Madani Pekanbaru, sempat ditolak, dan akhirnya dirawat seadanya, lalu perawatnya merujuk ke rumah sakit lain, ditegaskan Tekad, bahwa masalah tersebut sudah ditanganinya.

Pasien warga Rumbai yang patah tangan tersebut, sudah mendapatkan perawatan baik di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

"Yang pasti gini aja, ke depan jika memang ada warga yang ditolak faskes berobat pakai UHC, silakan lapor ke kami (Komisi III DPRD). Insya Alloh kami tindaklanjuti," janji Politisi PDI P ini.

Informasi yang dirangkum Tribunpekanbaru.com dari berbagai sumber, bahwa anggaran UHC 2025 ini sedianya belum tersedia. Karenanya, beberapa faskes terpaksa menolak pasien UHC, jika tidak ada rekomendasi dari Diskes Pekanbaru.

Artinya, anggaran UHC ini meski besar, dikhawatirkan hanya di atas kertas saja. Kondisi rilnya, tidak demikian.

"Nah itu dia.. memang nanti kita mau bedah total kembali APBD Kota Pekanbaru 2025. Harus yang realistis semuanya. Jangan angan-angan di atas kertas, yang akhirnya menganiaya banyak orang," tegas Tekad lagi. (***)

Sumber: Tribunpekanbaru