"Ada sekitar 300 pabrik di Riau yang menggunakan air permukaan, tapi pajak yang diterima hanya Rp50 miliar. Ini tidak masuk akal," Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, pada Minggu (29/12/2024).

Edi menduga laporan penggunaan air permukaan yang disampaikan perusahaan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. "Laporannya asal-asalan. Ini yang akan kita tertibkan," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan, pihaknya akan mendatangkan ahli dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memperkirakan kebutuhan air permukaan di beberapa pabrik.

"Untuk mengetahui kapasitas pabrik, misalnya 45, 65, atau 80 ton per jam, kita perlu ahli yang bisa menghitung kebutuhan airnya," jelas Edi.

Ia juga menyoroti penggunaan alat ukur air oleh pabrik-pabrik di Riau yang tidak diawasi dengan baik. "Selama ini mereka menggunakan alat ukur sendiri, dan tidak ada yang mengontrol. Bisa saja datanya dimanipulasi. Kita tidak percaya begitu saja," katanya.

Edi menambahkan, estimasi penggunaan air pabrik dapat dihitung berdasarkan jenis mesin yang digunakan. "Kalau mesinnya seperti ini, berapa air yang diperlukan bisa kita prediksi. Jadi, kita akan undang ahli-ahli untuk memastikan hal ini," tutupnya.(***)

Sumber: Goriau