"Buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya," tutur Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Menurut Supratman, pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Meski begitu, ia tak menampik bahwa pemilihan kepala daerah di tingkat DPRD masih sebatas wacana.

"Kita, pemerintah bersama DPR, dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," kata Supratman, dikutip dari Suara.com.

Selain tingginya angka golput, Supratman menilai bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung tidak efisien.

"Teman-teman bisa saksikan sendiri ya kan, betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, kemudian dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian terjadinya inefisiensi yang terutama ya," ujarnya.

Belum lagi, terjadinya benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar.

"Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama," kata dia.

Meski masih dalam kajian, ia berharap agar ada kesepakatan bersama dalam pembahasan undang-undang mengenai pemilu antara pemerintah dan DPR.

"Sehingga nanti dalam pembahasan undang-undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan diantara partai-partai politik di Parlemen," kata Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan kesetujuannya dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menyebut bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.

Prabowo kemudian menyampaikan bahwa tidak perlu malu mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal dan harus berani untuk mengoreksinya.

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyamoaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.

Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, yang melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan terbukti efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien nggak keluar duit," katanya.(***)

Sumber: Riauonline