Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid membenarkan hal tersebut. Katanya, koordinasi dengan Kementerian memang sangat diperlukan, meski 3 Pansus tersebut merupakan internal DPRD Pekanbaru.

"Memang dalam pekan ini kita mulai. Rencananya Rabu (hari ini) kita ke Jakarta, jika semua administrasinya sudah lengkap," kata Isa Lahamid kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (4/12/2024).

Diketahui, Pansus Tatib, Kode Etik dan Tata Beracara sangat perlu dibentuk. Sebab, sebagai acuan dan sangat berperan dalam preventif dan korektif tugas dan fungsi DPRD Pekanbaru.

Apalagi kode etik menjadi satu produk dan sebagai bentuk penjaga serta pengontrol tugas dan fungsi DPRD. Bentuk preventif dan korektif ini diharapkan menjadikan DPRD yang bermartabat dan memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya.

Selain itu, kode etik akan menjadi magnet bagi anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai pedoman yang berlaku dalam kode etik tersebut.

Kode etik sudah jelas menerangkan batasan-batasan yang harus kita taati sebagai DPRD, baik batasan norma dan moral sehingga anggota dewan mampu menjalankan kinerja sebagaimana harapan dari masyarakat. Hal tersebut mutlak ditaati oleh seluruh anggota DPRD.

"Kita targetkan sebelum akhir tahun rampung dan kita sahkan. Begitu juga Pansus Beracara yang berhubungan dengan Badan Kehormatan," sebutnya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru