Tekanan waktu yang semakin dekat dengan akhir tahun memaksa semua pihak bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan pembahasan ini. Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, memimpin langsung rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD.

Dalam rapat tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid, melaporkan bahwa progres penyusunan APBD telah mencapai 99 persen. Fokus utama saat ini adalah merasionalisasi anggaran agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra mengungkapkan, upaya rasionalisasi anggaran telah dilakukan secara intensif. Tim BPKAD terus berupaya menekan angka belanja agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan pegawai selama 12 bulan.

“Kami optimistis seluruh penyusunan dapat diselesaikan sebelum Kamis pagi,” ujar Indra.

Salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan APBD adalah menekan belanja pegawai. Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengelola kas secara optimal dan mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk menutup defisit anggaran.

Pj Sekdaprov Riau Taufiq Oesman Hamid, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menekan angka belanja pegawai melalui berbagai cara.Selain membahas teknis penyusunan APBD, rapat juga menjadi forum bagi anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Salah satu isu yang mencuat adalah maraknya kegiatan studi wisata siswa yang dinilai memberatkan orang tua. Anggota DPRD meminta Dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan tersebut.

Sementara, Kaderismanto menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk menyelesaikan penyusunan APBD tepat waktu. Pembahasan yang dilakukan secara maraton diharapkan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dengan waktu yang tersisa hingga Jumat, kita harus memaksimalkan penyempurnaan dan penyelesaian APBD ini,” tegas Kaderismanto.

Meskipun optimis penyelesaian APBD akan berjalan lancar, lanjut Kade, tantangan masih akan dihadapi di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Riau harus tetap berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah agar tidak terjadi defisit anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Rapat lanjutan pembahasan APBD 2025 menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Riau untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan Riau yang lebih maju dan sejahtera.(***)

Sumber: Riaupos