Gelar Rakor dengan Mendagri, Polda Riau Bersama Pemprov Riau Bahas Inflasi dan Kebijakan 3 Juta Rumah
PEKANBARU-Riau12.com – Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2024 dan sosialisasi kebijakan penyediaan 3 juta rumah.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri, dihadiri Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Bulog, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau secara virtual di Riau Command Center di Gedung Menara Lancang Kuning, Senin (25/11/2024).
Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi mengatakan, rapat ini membahas sejumlah isu strategis yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di Provinsi Riau.
"Salah satu poin penting yang dibahas adalah tingginya laju inflasi di beberapa daerah, dengan fokus pada kenaikan Indeks Harga Perdagangan (IPH)," ujar Nasriadi.
Ia menyebut, kenaikan IPH tertinggi tercatat di Kabupaten Buton Utara sebesar 4,06%, sedangkan di Pulau Sumatera, Kabupaten Kaur mengalami kenaikan sebesar 2,26%.
Beberapa komoditas yang berperan dalam kenaikan IPH tersebut, seperti daging ayam ras dan bawang merah, mendapat perhatian khusus dalam rapat ini.
Selain itu, rapat juga membahas fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Harga bawang merah mengalami lonjakan signifikan pada akhir November 2024, dengan kenaikan mencapai 18,23% dibandingkan bulan Oktober.
Hal ini menjadi masalah yang mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga langkah konkret diperlukan untuk menstabilkan harga komoditas ini di pasar.
Harga beras, meskipun tercatat sedikit menurun sebesar 0,18% dibandingkan Oktober 2024, juga menjadi perhatian karena jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada November 2024.
Sementara itu, harga minyak goreng tercatat naik 1,26%, dan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pun menjadi sorotan dalam pembahasan pengendalian inflasi.
Sosialisasi mengenai kebijakan penyediaan 3 juta rumah juga menjadi bagian penting dalam rapat ini. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyediaan rumah ini diharapkan dapat tercapai melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta,†jelas Nasriadi.
Di akhir rapat, lanjut Nasriadi, Mendagri mengingatkan seluruh pihak yang hadir untuk terus berkoordinasi dan mengimplementasikan langkah-langkah nyata dalam menanggulangi inflasi dan mendukung program perumahan nasional.
“Kerja sama antar instansi sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi bahan pokok yang stabil dan program perumahan berjalan lancar,†kata Nasriadi.
Diharapkan, dengan kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di Provinsi Riau.(***)
Sumber: Cakaplah
Komentar Anda :