"Kami diingatkan untuk memikirkan bagaimana cara mempertahankan WTP 2014, sekaligus tindak lanjut temuan BPK RI," ungkap Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (11/11/2015).

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pemprov Riau ialah meningkatkan pengawasan dan kualitas SDM Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 

"Kami akan kembalikan posisi SKPD yang tidak tepat ke posisi yang tepat sesuai keahliannya. Agar tupoksi berjalan lancar," kata Andi Rachman.

Selain itu, menurutnya, bidang akutansi sangat dominan dalam menyelesai laporan keuangan. Sehingga SDM tenaga akutansi harus diperhatikan demi kelancaran pencapaian WTP 2015.

Sistem akutansi berbasis akrual adalah pencatatan transaksi kas berikut utang-piutang, dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan, pelaksanaan basis akrual dalam laporan keuangan wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota pada tahun 2015.(r12/gr)