"Kami sudah sampai pendapatan, tetapi jika Banggar ingin membahasnya kembali, silakan," ujar Hardianto, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau pada periode 2019-2024.

Hardianto menyebut pembahasan APBD Riau 2025 masih ada waktu sekitar dua pekan lagi, sebelum pengesahan pada 30 November 2024.

"Targetnya adalah APBD ini harus selesai dibahas dan disahkan sebelum akhir masa anggaran," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan menyampaikan bahwa APBD Murni Riau 2025 mengalami defisit mencapai Rp1,3 triliun.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis, juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Penjabat Gubernur Riau untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Defisit sebesar itu sangat besar dan bisa berdampak pada program-program pemerintah yang vital bagi masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, pendapat berbeda disampaikan oleh Anggota DPRD Riau, Kasir. Menurutnya, defisit tersebut tidak menjadi masalah jika digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur.

"Jika defisit itu digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat, seperti perbaikan jalan yang rusak, saya rasa tidak ada masalah," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai pendapatan APBD 2025 akan dilakukan pada 18-30 November 2024, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah.(***)

Sumber: Riauonline