Dimana mulai dari pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga pembahasan di Dewan Pengupahan.

"Sesuai tahapan pada 6 November kita telah menyerahkan 22 jenis data dari BPS ke Kemenaker. Dan dari hasil zoom bersama Menteri dan Dirjen sudah kita dapatkan sedikit kisi-kisi," kata Kadisnakertrans Riau, Boby Rachmat, Jumat (8/11/2024).

Boby menuturkan, masih dalam kerangka Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2023, penetapan UMP 2025 akan mengalami perubahan yang nantinya akan tertuang dalam Permenaker.

"Untuk Provinsi Riau, saat ini sedang menunggu arahan dari kementerian terkait Permenaker yang nantinya akan mengatur tentang perumusan dari formulasi upah minimum," sebutnya.

"Belum bisa dipastikan berapa angka kenaikannya. Tetap mengedepankan keseimbangan antara pengusaha dan pekerja," sambungnya.

Selain penetapan UMP, Boby Rachmat menyebutkan Pemerintah Provinsi Riau juga akan memunculkan upah minimum sektoral yang dilakukan paling lambat 10 Desember 2024.

"Yang kita ketahui, sebelum Upah Mininum Sektoral ini dihapuskan terdapat di dua sektor, perkebunan dan Migas. Kemungkinan bisa lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan, tapi masih kajian," sebutnya.

Untuk mengantisipasi adanya gejolak pasca pengumuman UMP, Pemprov Riau telah melakukan berbagai persiapan.

Satu di antaranya adalah meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti serikat pekerja dan pengusaha.

"Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terkait pentingnya menjaga stabilitas hubungan industrial," tuturnya.

Pemprov Riau berharap dengan adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik, dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat kenaikan UMP.

"Kami akan terus berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha dan pekerja di Riau," pungkasnya.(***)

Sumber: halloriau