Penilaian itu dilontarkan Andree Armilis, dari Lingkar Studi Marpoyan Circle Indonesia (MCI) yang juga alumnus sosiologi UGM kepada GoRiau.com, Rabu (6/11/2024).

Dikatakannya, para Pj yang ditempatkan pemerintah pusat tersebut, memiliki sejumlah kekurangan yang cukup signifikan, diantaranya, meski mereka dibackup aturan secara formal, tetap saja mereka kekurangan legitimasi secara demokratis. Selain itu, para Pj tersebut juga disebutnya tidak punya akar secara sosiologis.

Apalagi, keberadaan mereka juga berbalik 180 derajat dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. “Padahal, dua unsur ini merupakan salah satu nafas utama kehidupan bernegara kita pasca reformasi,” ujar Andree.

Menurut Andree, para Pj kepala daerah juga bukan orang yang mengemban amanah rakyat lewat pemilihan umum. Melainkan hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Selain itu mereka juga tidak memiliki akar sosial yang cukup di masyarakat tempatan.

Bahkan anehnya, di antara penjabat ini ada orang luar yang sebelumnya tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan daerah yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu, Andree mengatakan, para Pj kepala daerah tersebut mesti ‘tahu diri’. Dalam hal ini mereka hendaknya memiliki rasa segan dan malu.

Sebagai pemimpin less-legitimate, jangan bertingkah seperti pemimpin asli hasil pilihan rakyat, ujarnya.

Namun demikian, Andree menilai para Pj kepala daerah tersebut sebenarnya bisa memberikan dampak positif, khususnya bagi perkembangan daerah dan masyarakatnya.

“Ini bisa terjadi jika mereka sanggup membayar kekurangan legitimasinya itu dengan prestasi kerja. Sehingga anomali demokrasi yang dilakukan negara via Kemendagri ini tidak begitu berbekas buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di daerah,” ujarnya lagi.

Kalaupun belum mampu memenuhi hal itu, setidaknya seorang Pj kepala daerah bisa tampil sebagai sosok yang menenangkan, tidak bikin masalah dan kegaduhan.

“Saat-saat sekarang misalnya, cukup menjadi pelaksana pekerjaan harian dan memastikan jalannya Pilkada secara baik dan damai. Begitu saja cukup,” debutnya.

Tentu akan semakin baik jika Pj kepala daerah bisa memberikan kontribusi terhadap daerah yang dipimpinnya,

Hal itu mengingat amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Selain itu jangan sampai masyarakat jadi terabaikan dan tetap terjamin hak-haknya seperti pelayanan, kesehatan, kesejahteraan, dan lainnya.(***)

Sumber: Goriau