Seperti diketahui, jumlah kementerian di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalami penambahan dibandingkan era Presiden Jokowi.

Beberapa kementerian yang baru ditambah tersebut ada yang merupakan kementerian yang dipecah dari kementerian induknya dan saat ini menjadi kementerian tersendiri.

“Adanya kementerian baru sejauh ini belum mempengaruhi OPD yang ada di Pemprov Riau,” terang Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau Taufiq OH didampingi Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi, Selasa (5/11/2024).

Dikatakan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari hasil koordinasi tersebut, tidak ada keharusan pemerintah daerah untuk membuat OPD baru pasca adanya pemecahan kementerian tersebut.

“Jadi tidak ada keharusan membuat OPD baru, karena kalau nanti ada urusan dengan kementerian terkait kan sifatnya hanya tinggal koordinasi saja,” sebutnya.

Ia mencontohkan, saat ini terdapat Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Transmigrasi. Untuk di Pemprov Riau, bagian tenaga kerja dan transmigrasi bergabung dalam satu OPD yakni Dinas Tenega kerja dan transmigrasi Riau.

“Jadi nantinya kalau mau berurusan terkait tenaga kerja, bisa saja bidang tenaga kerja yang melakukan koordinasi dengan kementerian tenaga kerja. Begitu juga bidang transmigrasi, jadi tidak perlu ada OPD baru,” jelasnya.

Karena tidak perlu adanya OPD baru, maka nomenklatur yang mengurusi bidang tenaga kerja dan transmigrasi di tingkat Provinsi Riau juga tetap berada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau.

“Nomenklatur di pemprov Riau juga tidak akan berubah, karena sifatnya hanya koordinasi saja,” ujarnya lagi.(***)

Sumber: Goriau