Melainkan perlu adanya sokongan APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dikatakannya, anggaran DIPA tersebut didapatkan dengan cara lobi antara badan penghubung dengan Pemerintah Pusat. 

"Saya ceritakan seperti ini ya, APBN kita banyak. Sedangkan kita dapat jatah sedikit. Kita punya badan penghubung di Jakarta, jadi apa kerjanya? Kalau hanya antar jemput pejabat, menyiapkan penginapan, mending kasih saja SPPD," kata Dahlan. 

Bappeda hendaknya sebagai konseptor menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara kelembagaan. 

Tentunya hasil perencanaan tersebut disodorkan ke Jakarta untuk nantinya dibantu dengan badan penghubung sehingga anggaran DIPA tersebut cair. 

Kemudian Provinsi Riau hendaknya mencari proyek strategis nasional (PSN) untuk mendapatkan dana dari pusat. 

"Cari sumber sumber APBN, siapkan dokumen proyek strategi nasional (PSN), jangan sampai terlambat," katanya. 

Menurutnya masyarakat Riau terlena dengan dana bagi hasil (DBH) sawit dan migas saja. 

"Saya masalah dana bagi hasil, kita terlena, senang, padahal dapatnya sedikit," kata Dahlan

Sumber pembiayaan pembangunan di Riau juga datang dari CSR perusahaan, namun tak bisa juga diandalkan, mengingat menurutnya CSR kebanyakan hanya dalam bentuk pengabdian kegiatan dan program. 

"CSR sumber pembiayaan yang sangat bermanfaat, duitnya banyak tapi keluar ketika perlu saja, ada kegiatan seperti pendirian masjid," sebutnya.(***)

Sumber: Riaumandiri