Demikian hal tersebut terkuak saat hearing antara Panitia Khusus (Pansus) kebakaran hutan dan lahan DPRD dengan BPBD Riau dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Jumat (6/11/2015).

"Ya, itu salah satu informasi yang kita terima dari BNPB pusat yang mengeluarkan dana Rp15 miliar untuk pencegahan dan waktu pengerjaannya sangat singkat yakni hanya 40 hari untuk 1000 blok kanal," jelas Ketua Pansus Karhutla DPRD Riau, Muhammad Arpah.

Politisi PPP ini juga menuturkan bahwa pemerintah juga memiliki alasan tersendiri melakukan penolakan tersebut. 

"Makanya kita tadi meminta alasan tertulisnya seperti apa, karena tidak memiliki dasar hukumnya," katanya.

Untuk itu, menurutnya hal tersebut jangan menjadi isu bahwa Riau punya banyak uang sehingga menolak dana bantuan pusat tersebut. "Saya pikir ini bukan penolakan. Tapi karena tidak ada dasar hukum yang jelas bagaimana mau menjalankanya," lanjut Arpah.(r12/hr)