Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau Djoko Edy Imhar mengatakan, hingga saat ini masih ada satu desa yang belum mengusulkan BKK tersebut.

Satu desa tersebut adalah Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

“Sampai saat ini hanya satu desa yang belum menyampaikan proposal BKK Pemprov Riau. Itu Kepenghuluan Sungai Daun, Pasir Limau Kapas, Rohil,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, terhadap satu desa tersebut sudah diminta untuk segera menyampaikan proposal BKK Pemprov Riau/ paling lambat sampai 31 Agustus 2024.

“Jika sampai deadline tersebut tidak juga menyampaikan proposal BKK, maka desa itu tidak bisa lagi menerima BKK Pemprov Riau tahun anggaran 2024,” sebutnya. 

“Kami deadline sampai 31 Agustus itu dalam rangka efektivitas penggunaan anggaran, kalau proposal lewat dari itu kan penggunaan anggaran tidak maksimal,” tambahnya. 

Ditanya kendala satu desa tersebut tidak menyampaikan proposal BKK Pemprov Riau, Djoko menyatakan, kemungkinan karena adanya permasalahan internel desa. 

“Sebab sesuai petunjuk teknis, BKK Pemprov Riau kan ada banyak dokumen persyaratan terkait penyaluran yang harus disiapkan. Mungkin itu yang kurang cepat penyelesaian administrasinya,” sebutnya. 

Dijelaskan Djoko, Pemprov Riau tahun 2024 mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa sebesar Rp318.199.529,000. Bantuan tersebut untuk 1.591 desa yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. 

Untuk BKK Desa tersebut saat ini realisasi penyaluran untuk desa sudah mencapai 80 persen. Di mana 1.000 desa telah menerima transfer dana segar dari Pemprov Riau. “Sampai saat ini penyaluran BKK Pemprov Riau untuk desa lebih kurang sudah 80 persen. Alhamdulillah pelaksanaan penyaluran tidak ada kendala,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari 1.591 desa yang menerima bantuan, saat ini progresnya dokumen 140 desa proses verifikasi di PMD Dukcapil Riau. Kemudian sebanyak 1.450 proses verifikasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk proses penyaluran lewat Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

“Jadi proses verifikasi itu ada dua tahap, pertama dilakukan Dinas PMD Dukcapil Riau dan verifikasi di BPKAD Riau. Jadi yang selesai verifikasi di PMD itu ada 1.450 an desa dari 1.591 desa, dan itu sudah kita serahkan dokumennya ke BPKAD Riau. Kemudian BPKAD telah menyerahkan ke BRK Syariah itu lebih kurang 1.000 desa sudah disalurkan,” ujarnya.(***)

Sumber: Riaupos