Hal ini menyusul harga rata-rata beras yang terpantau mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data panel harga pangan Bapanas, harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90 persen ke level Rp15.660 per kilogram. Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22 persen atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram.

Suhardi juga menyoroti adanya skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun yang diduga merugikan negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor," kata Suhardi kepada wartawan, Jumat (12/7).

Menurut Suhardi, Bapanas dan Perum Bulog seharusnya dapat bersinergi memperbaiki hulu pangan. Ia tak menginginkan, Perum Bulog yang dipimpin Bayu Krisnamurthi berubah menjadi operator impor dan penjualan semata.

"Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan," ujar Suhardi.

Suhardi memandang, jika tidak ada perubahan kebijakan dari kedua lembaga tersebut, maka impor pangan terkhusus beras akan menjadi sumber ketersedian bukan sekadar produksi. "Kalau paradigma ini tidak diperbaiki maka impor akan menjadi sumber ketersediaan bukan lagi produksi," tegasnya.

Sementara, Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong agar pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR terkait masalah impor beras yang telah dilaporkan ke KPK dapat segera dibentuk. Menurut Fernando, pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani, bukan untuk para importir.

"Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang," ungkap Fernando.

Ia berharap, DPR dapat segera membuktikan keberpihakannya kepada para petani dengan segera membentuk Pansus soal impor beras. "Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk Pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya," urai Fernando.

Lebih lanjut Fernando mengharapkan, ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para petani. Ia juga mengingatkan, pemerintah tidak sekadar janji dalam membuat kebijakan untuk para petani.

"Atau jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan karena Pemerintah memang berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dari kesengsaraan petani," pungkas Fernando(***)

Sumber: Riaupos