Riau12.com-PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamidi, menilai pemerintah seolah melempar tanggung jawab kepada rakyatnya sendiri dengan wacana kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Diketahui, pemerintah berencana akan memotong secara otomatis gaji pegawai sebesar tiga persen untuk Tapera yang mana dananya bakal digunakan untuk subsidi rumah masyarakat.

Kebijakan itu akan diberlakukan kepada seluruh pegawai negeri maupun swasta yang upahnya UMR, baik yang sudah memiliki rumah ataupun belum.

Menanggapi hal tersebut, Husaimi menilai pemberian subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah seharusnya adalah tanggung jawab pemerintah karena sudah memungut pajak.

"Yang mensubsidi itu seharusnya pemerintah. Bukan masyarakat mensubsidi masyarakat," kata dia, Rabu (12/6/2024).

Kebijakan Tapera ini, menurut Husaimi, merupakan kebijakan bermasalah.

"Sebagai anggota dewan, saya sangat tidak setuju dengan kebijakan yang tingkat errornya luar biasa," tegasnya.

Husaimi meminta agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan sebab menurutnya masih banyak hal yang lebih krusial bagi masyarakat.

"Kita ini, para buruh di Indonesia ini masih banyak yang susah makan, masak gajinya dipotong juga? Seharusnya pemerintah menyediakan rumah dulu kepada masyarakat yang belum punya, baru bayarkan cicilannya, itu baru betul," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia berencana mulai menerapkan kebijakan Tapera pada tahun 2027.

Iuran Tapera nantinya dipungut sebesar 3 persen, yakni 0,5 persen dari pemberi kerja dan 2,5 persen dari pekerja. Pungutan akan diambil setiap bulan.(***)

Sumber: halloriau.com