Diketahui, ormas keagamaan diberikan akses untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024.

"Saya ingin menyampaikan sedikit saja, jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan. Nggak usah. Muhammadiyah lebih dari cukup," kata Amien dalam tayangan YouTube Amien Rais Official.

Amien mengatakan, rezeki datangnya dari Allah Swt. Rezeki Muhammadiyah datang dari berbagai segi, dari berbagai arah. Muhammadiyah punya rumah sakit Muhammadiyah yang besar-besar. Juga punya kampus yang hebat. "Segala macam usaha Muhammadiyah itu kita pelihara dan nggak usah dibawa-bawa ke pertambangan dan lain-lain," ujar Amien.

Menurut Amien, pertambangan wilayah yang agak rawan dan banyak abu-abunya. "Jadi kalau kita kecemplung di situ, nanti kita terpaksa mungkin, melakukan hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan karena di situ ada banyak bohir, ada makelar, segala macam, ada sogok menyogok, dan lain-lain. Jadi jangan pernah sampai Muhammadiyah kita masuk," ujar Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut.

Amien pun mengajak agar seluruh komponen Muhammadiyah kompak. Amien menekankan bahwa Muhammadiyah hanya takut kepada Allah Swt. "Tidak pernah Muhammadiyah membongkok-bongkok, membungkuk-bungkuk kepada manusia, never, tidak pernah. Saya kira itu saja pesan saya," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga mengusulkan agar PP Muhammadiyah menolak tawaran dari pemerintah untuk ikut mengelola tambang. Din menyebut tawaran tersebut lebih banyak mudaratnya.

"Dengan husnuzan pemberian konsesi tambang batubara untuk ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka. Namun, hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzan tak terhindarkan," kata Din dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

Din menyampaikan masukan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. "Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudarat daripada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem maker), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)," tandasnya.(***)

Sumber: Cakaplah.com