Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pekanbaru Maisisco, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan ketahanan pangan. Seperti pertambahan jumlah penduduk, penyempitan lahan pertanian, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kemudahan masyarakat untuk mengakses bahan pangan dan banyak faktor lainnya. 

Menghadapi situasi itu, pemko memerlukan sinergi seluruh komponen baik itu masyarakat, swasta maupun stakeholder terkait lainnya serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut bersinergi memperkuat ketahanan pangan di Pekanbaru.

Hal ini karena Kota Pekanbaru bukanlah daerah penghasil komoditas pangan. Kondisi ini merupakan tantangan Kota Pekanbaru untuk menjadi kota yang memiliki kemandirian atas produktivitas pangan. Bisa dengan memperkuat upaya pemberdayaan kelompok wanita tani, pemanfaatan lahan pekarangan untuk bertanam.

”Saat ini, kita baru mampu menyumbang 23 persen kebutuhan pangan dari masyarakat kita. Sementara sisanya masih didatangkan dari luar kota. Upaya untuk memutus ketergantungan harus dilaksanakan secara bertahap, dan itu tak mungkin hanya mengandalkan satu atau dua lembaga, tapi seluruh pihak, termasuk melibatkan masyarakat untuk bertanam. Minimal, untuk sayur-mayur, cabai, itu tak perlu beli lagi lah, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk belanja keperluan yang lain,” jelas Maisisco.

Dikatakan Maisisco lagi, pihaknya berharap tidak semua komoditas pangan yang diperlukan masyarakat di Pekanbaru harus didatangkan dari luar daerah seperti Sumbar dan Sumut. Karena itulah, harus dipetakan potensi apa yang bisa dikembangkan di Kota Pekanbaru dan itu diwujudkan dalam peta kebijakan ke depan.

”Kami melihat ke depan lahan di Pekanbaru akan semakin sempit dan itu memerlukan alternatif lewat pemanfaatan teknologi. Pengembangan urban farming bisa menjadi salah satu solusinya,” tegasnya(***)

Sumber: Riaupos.co