Menurut Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi, menurunnya IKG dipengaruhi oleh perbaikan seluruh dimensi yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. ‘’Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun dari 15,9 persen tahun 2022 menjadi 15,2 persen pada tahun 2023,’’ paparnya, belum lama ini.

Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator keterwakilan perempuan di legislatif dan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif meningkat dari 21,54 persen tahun 2022 menjadi 23,08 persen pada tahun 2023.

Sementara itu, persentase perempuan meningkat dari 43,24 persen tahun 2022 menjadi 43,27 persen, sedangkan persentase laki-laki menurun dari 45,76 persen menjadi 45,75 persen pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Pekanbaru, diikuti oleh Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebanyak sembilan kabupaten kota mengalami penurunan ketimpangan gender. ‘’Sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi. Penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Indragiri Hulu terutama didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi,’’ jelasnya.

Proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan menurun sebesar 0,019 poin dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun menurun sebesar 0,023 poin.

‘’Kesimpulannya, dari 12 kabupaten kota di Riau, terdapat dua kota yang capaian IKG nya lebih baik dibandingkan capaian Riau yang mencapai 0,458 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas ketimpangan gender antar kabupaten kota di Riau,’’ ujarnya

Sumber: Riaupos.co