"Kita minta, RLH ini tetap dikerjakan, bukan 2000 tetapi 6000 unit. Soal, bisa atau tidak dilaksanakan, itu teknisnya pemerintah daerah, merekalah yang lebih tahu," kata Muhammad Adil, anggota Badan Anggaran DPRD Riau kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Hal ini salah satunya disebabkan karena, program RLH ini masuk dalam RPJMD yang isinya, Provinsi Riau akan membangun 18000 unit RLH. Berhubung belum ada yang terlaksana, maka waktu yang efektif adalah 2015-2017, sehingga tiap tahunnya bisa dibangun 6000 unit.

"Tahun 2018 tidak bisa lagi, karena sudah pemilihan kepala daerah lagi. Ini harus dimasukkan tahun ini, 6000 unit, apalagi kita punya waktu tiga tahun efektif, terhitung tahun ini," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, program RLH ini awalnya dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Riau dalam APBD murni 2015. Namun kamudian tidak dilakukan dan selanjutnya dialihkan ke Dinas Ciptada yang diusulkan mulai dilakukan setelah APBD Perubahan 2015.

RLH ini awalnya merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2013-2018, Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman. Namun, program ini menemui hambatan pasca ditahannya Annas Maamun oleh KPK dalam kasus hukum yang dialaminya.(r12/rt)