Riau12.com, PEKANBARU-Sebagaimana informasi sebelumnya, Pemprov Riau ditargetkan bisa merasionalisasikan anggaran yang ada pada seluruh OPD. Hal ini dilakukan mengingat tunda salur dari pemerintah pusat masih terus berlanjut. Ditargetkan rasionalisasi anggaran mencapai Rp1 Triliun.  Jadi, untuk mengantisipasi terjadinya tunda bayar pada kegiatan yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA), membuka klinik bagi seluruh OPD. Dalam dua hari BPKAD telah menerima sebanyak 20 OPD yang datang dengan membawa langsung data-data yang akan diselesaikan oleh BPKAD, dalam rangka merasionalisasikan anggaran yang ada di OPD, pasca keluarnya surat resmi dari Sekdaprov Riau beberapa hari yang lalu.  Kepala BPKAD Riau, Syahrial Abdi, mengatakan, pihaknya membuka klinik untuk memberikan penjelasan terkait dengan manajemen kas daerah. Klinik tersebut bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada OPD guna menyisir mana kegiatan yang bisa dilakukan efesiensi, sebagai upaya menutupi defisit anggaran dan mengantisipasi adanya tunda bayar.  "Yang sudah masuk itu ada 20 OPD, kami meminta setiap OPD yang datang membawa data lengkapnya. Selama ini rasionalisasi tidak berjalan sempurna, makanya dibuka klinik ini. Terbukti sudah banyak yang menerima hasil klinik," sebut Syahrial, Kamis (8/11/2018). "Penyakit OPD itu kan mereka yang tau. Kalau mereka tak cerita mana kita tau apa persoalannya. Sepanjang OPD bawa data keluhan, Insya Allah hanya butuh waktu 10-15 menit untuk di diagnosa, mana yabg harus di pangkas," sebut Syahrial.  Tapi sepanjang OPD tak mengetahui apa persoalan di instansinya, lanjut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, maka proses pendampingan membutuhkan waktu sedikit lama.  "Upaya ini karena kita ingin mencoba menghapus defisit di tahun anggaran berjalan. Jadi itu yang kita lakukan menindaklanjuti surat Sekda kemarin," katanya. Dengan telah dilakukannya pemangkasan anggaran yang telah dilakukan, maka untuk kekhawatiran tunda bayar pada tahun ini, yang akan dibayarkan pada APBD 2019 tidak akan terjadi. Karena menurut Syahrial, dari hasil pemangkasan masih banyak OPD yang menganggarkan anggaran yang tidak penting. Mulai deri pembelian kursi, meja, bangunan, dan kegiatan-kegiatan yang bisa di PL kan. "Jadi kita targetkan tidak ada tunda bayar dari hasil klinik ini. Banyak kegiatan yang tidak penting dan bisa di tunda untuk dilaksanakan di tahun depan. Berapa yang telah di pangkas itu nanti akan disampaikan Sekda," kata Syahrial. Sumber : goriau.com / redaktur : rml