Riau12.com, PEKANBARU-Riau mulai kehilangan kekuatannya dalam bidang pembangunan pasca menurunnya pendapatan dari dana bagi hasil migas. Bahkan akibat tidak mampu mandiri dalam pendapatan, akhirnya Riau harus mengencangkan "ikat pinggang" dalam pengeluaran, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur. Jika pemangkasan tidak dilakukan, Riau malah terancam bangkrut karena besar pengeluaran dari pendapatan. Jika tahun-tahun sebelumnya pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau bisa mencapai Rp2 triliun lebih, namun tahun depan, 2019, diperkirakan hanya Rp900 miliar. "Pemangkasan anggara tentu berpengaruh langsung, tahun depan perkiraan kami hanya Rp900 miliar saja dibandingkan 2 tahun lalu itu sampai Rp2 triliun lebih dan tahun ini Rp1,3 triliun," beber Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto, Jumat (26/10/2018). Kondisi ini memaksa pihaknya untuk melakukan pembangunan dengan skala prioritas, dan lebih banyak melakukan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya. Beberapa prioritas tahun depan misalnya, melanjutkan pembangunan jalan ke kawasan pariwisata Ombak Bono di Kabupaten Pelalawan. Lalu membangun jalan di daerah perbatasan Riau dan Sumatra Utara, tepatnya di Desa Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. "Jadi, prioritas seperti pembangunan jalan penghubung antar daerah dan kawasan pariwisata, lalu merawat infrastruktur yang ada dan melanjutkan sejumlah proyek gedung yang belum tuntas di tahun ini. Semua sesuai RPJMD," katanya. Adapun saat ini PUPR Riau fokus menyelesaikan sejumlah proyek utama seperti dua jalan layang, gedung Mapolda Riau dan Kejati Riau, serta Jembatan Siak IV.(grc)