Riau12.com-JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Selasa (28/11/2017).

Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan bahwa IKP 2018 yang diluncurkan saat ini merupakan salah satu produk hasil penelitian Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan umum, legislatif, pilpres dan kepala daerah. Nantinya IKP ini juga akan menjadi upaya pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan dalam pilkada serentak.

"IKP 2018 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan pelaksaan Pilkada Serentak 2018," kata Abhan dalam sambutannya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Pada tahun 2018, terdapt 171 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak, Abhan menjelaskan bahwa nantinya Bawaslu dalam menyusun IKP 2018 ini menggunakan tiga aspek utama yang dijadikan sebagai alat ukur guna menjadikan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat.

"Ketiga aspek tersebut adalah penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Dari tiga aspek tersebut IKP dirumuskan ke dalam 10 variabel dan 30 indiktator guna mengukur indeks agar lebih mudah diidentifikasi," jelasnya.

Tak cuma itu, Abhan mengatakan bahwa Bawaslu dalam melakukan penyusunan IKP ini sejak Pemilu Legislatif 2014 berakhir dan diluncurkan lebih awal dibandingkan dengan IKP sebelumnya dikarenakan sebagai sebuah upaya untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pilkada.

"Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran setiap tahapan pilkada," tutur Abhan.

Dalam acara launching Indeks Kerawanan Pemilu 2018 dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Lutfi Lubihanto dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI Zainudi Amali.(okz)