Catatan, empat aksi penindakan di dua daerah dilakukan KPK menjelang Lebaran. Tak tanggung-tanggung ‎pula, delapan pejabat daerah dan satu Kasie Intel Kejati Bengkulu ditangkap KPK.

Adapun operasi senyap lembaga antirasuah pada Juni 2017, mengarah ke dua daerah di Indonesia. Dua daerah yang "diacak-acak" tim satgas lembaga antirasuah tersebut yakni Bengkulu dan Jawa Timur.

Operasi senyap ini dilancarkan Senin 5 Juni 2017. Dalam kegiatan penindakan ini, satgas mengamankan enam orang yang diduga terjerat kasus suap. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochammad Basuki; Kadis Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto; Kadis Peternakan Provinsi Jatim, Rohayati; Ajudan Kadis Pertanian, Anang Basuki Rahmat; serta dua staf DPRD tingkat 1‎, Rahman Agung dan Santoso.

Dalam OTT tersebut, satgas menyita uang Rp150 juta dalam pecahan Rp100 ribu.‎ Diduga, uang suap tersebut merupakan bagian dari pembayaran triwulanan kedua para Kadis dari total komitmen fee sebesar Rp600 juta.

Uang dugaan suap tersebut diberikan kepada Anggota DPRD Jawa Timur berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan provinsi jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.

Keenamnya pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan telah dilakukan penahanan tahap pertama untuk 20 hari ‎kedepan di rumah tahanan (Rutan) yang berbeda-beda.

OTT dilancarkan Tim Satgas KPK ini hanya‎ selang empat hari usai meringkus Ketua Komisi B DPRD dan dua Kadis Pemprov Jatim. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan Kasie Intel III Kejati Bengkulu, Parlin Purba. Dia diduga ‎tersangkut kasus dugaan suap proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu‎, tahun 2015-2016.

Selain Parlin, Satgas KPK juga mengamankan Amin Anwari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Murni Suhardi, Direktur PT Muko-Muko, Putra Selatan Manjudo.

Bukan hanya itu, KPK juga menyita uang senilai Rp10 juta. Ketiga tersangka tersebut diduga terlibat kasus suap proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu‎, tahun 2015-2016‎.

Dari OTT tersebut, kemudian muncul sebuah sindiran untuk KPK lewat sebuah gambar di media sosial. Gambar tersebut menampilkan para Jaksa dengan memegang sebuah tulisan dengan tanda pagar (tagar) OTTRecehan.

OTT berlangsung di Jumat 16 Juni 2017 dini hari. Enam orang ditangkap KPK. Namun, setelah diperiksa, KPK menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya diduga tersandung kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Empat orang tersangka tersebut yakni, ‎Ketua DPRD Kota Mojokerto asal PDIP, Purnomo‎, serta dua wakilnya, Umar Faruq dan Abdullah Fanani. Sementara satu tersangka lainnya yakni, Kadis PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Dalam OTT tersebut, Satgas pun mengamankan uang sebesar Rp470 juta.‎ Dari uang Rp470 juta tersebut, KPK mengindikasikan ada aliran dana sejumlah Rp170 Juta sebagai uang suap setroan triwulan dari Kadis PU Mojokerto, Wiwiet untuk DPRD Mojokerto.

Paling anyar, Satuan Tim Tindak KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama dengan istrinya Lily Martiani Maddari, serta tiga orang lainya. Kelimanya ditangkap di Bengkulu, Selasa 20 Juni 2017 pagi.

Dalam operasi senyap KPK itu, satgas menyita uang pecahan rupiah dalam satu kardus. Diduga, uang tersebut akan dijadikan suap untuk memuluskan proyek peningkatan jalan di Bengkulu.

Kelima orang tersebut pun saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Rencananya, hari ini KPK akan mengumumkan status hukum ‎kelima orang yang ditangkap tangan pada Selasa kemarin.(r12/oz)