Riau12.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta Polri untuk serius menelusuri penyandang dana terkait gerakan makar yang diduga akan dilakukan 11 aktivis pada 2 Desember 2016. Menurut Masinton, latar belakang penyandang dana juga perlu ditelusuri.

"Aktor penyandang dana ini harus ditelusuri. Siapa, terus kemudian rekam jejak usaha juga ditelusuri lagi. Bersumber dari usaha yang legal atau ilegal, misalnya penyelundupan atau korupsi," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Masinton menuturkan bila memang penyandang dana itu merupakan pengusaha, ia meminta Polri segera membekukan asetnya. Terlebih dana tersebut bersumber dari usaha yang ilegal.

"Terus kemudian jika nanti terbukti penyandang dana tersebut ketahuan orangnya, usahanya juga, rekam jejak juga perlu diketahui. Jika bersumber dari usaha-usaha yang ilegal, ya dibekukan semua, asetnya disita semua," tegas politikus PDIP itu.

Polri mengklaim sudah mengantongi nama penyandang dana gerakan makar yang digagas Rachmawati Soekarnoputri Cs. Bukti transfer uang kepada Rachmawati Cs yang ditangkap jelang Aksi Damai 212 juga telah didapat.

Dari bukti transfer inilah Polri mengetahui "otak" makar dengan berencana menguasai Gedung DPR/MPR pada saat aksi damai 212. Mereka diduga ingin membuat kericuhan di DPR.

Sebelumnya delapan orang ditangkap dalam kasus dugaan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian, seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet, pentolan Dewa 19 sekaligus calon wakil bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri Presiden pertama Indonesia Soekarno; Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan Eko.

Sementara ada dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar. Total sepuluh orang diamankan dalam operasi senyap menjelang Aksi Damai 212.(r12/oz)