Menurut Asman, dalam penataan kepegawaian di Indonesia, pemerintah memberlakukan redistribusi pegawai.

"Tidak ada lagi rasionalisasi. Memang dari 4,5 juta PNS di Indonesia, 37 persen atau 1,6 juta PNS hanya tenaga administrasi umum. Nah, ini yang sedang kami tata," kata Menteri Asman, Minggu (2/10).

Redistribusi PNS, lanjutnya, lebih manusiawi ketimbang merasionalisasi pegawai. 37 persen tenaga administrasi ini diredistribusi ke jabatan fungsional tertentu.

"PNS yang ada diberdayakan, jadi tidak perlu rekrut baru. Kecuali kalau benar-benar butuh baru minta," ucapnya.

Sementara itu, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, kebijakan rasionalisasi sudah dihapus.

Dalam masa redistribusi pegawai, PNS ditingkatkan kemampuannya ke fungsional tertentu. Bila kemampuannya tidak bisa ditingkatkan meski sudah dipindahkan ke jabatan lain, terpaksa diberlakukan pensiun dini.

"Jadi pensiun dini itu langkah paling akhir. Itu‎pun tidak dipaksakan. PNS ditawari mau kerja terus atau pensiun dini dengan pesangon sekian. Kalau mau ya diberlakukan, kalau menolak ya tidak bisa kami paksakan," Imbuhnya.(r12/jpnn)