"Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini masih ada 50 persen yang tidak memiliki sertifikat," kata Darmin dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan DKI Jakarta, di kantor Balai Kota Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Untuk itu, saat ini pemerintah tengah menerapkan strategi jemput bola dalam memberikan sertifikat tanah. Kebijakan ini dianggap perlu dikeluarkan karena dapat digunakan untuk tambahan modal.

Darmin mengungkapkan, demi mencapai target pertambahan kepemilikan sertifikat, pemerintah akan menambah petugas juru ukur tanah. Lulusan SMA pun siap direktur untuk menjadi petugas juru ukur pada berbagai daerah.

"Juru ukur itu ya D1 lah. Lulus SMA tambah 10 bulan pendidikan. Kalau sekretaris juru ukur, lulus SMA, tambah 2 bulan pendidikan," tukasnya.(r12/Ayat/okz)