Menurutnya, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas mengelola daerah perbatasan, namun sayangnya kewenangan lembaga itu hanya sebatas koordinasi lintas instansi.

"Wilayah Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia baik daratan, lautan, maupun udara. Negara harus ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Karena selama ini belum terkoordinasi dengan baik antar departemen dan lembaga teknis," ungkap Cornelis, Kamis (11/02/2016).

Gubernur menjelaskan setidaknya ada tiga permasalahan di perbatasan Kalbar. Antara lain kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusak, hilang dan bergesernya patok-patok batas yang dapat menjadi ancaman hilangnya sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tingginya potensi kerawanan di perbatasan, ditegaskan Cornelis juga menyebabkan perlunya perhatian khusus terhadap sebuah wilayah dalam hal peningkatan kesadaran akan pertahanan, keamanan dan penegakkan hukum.

"Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan juga memerlukan sistem kelembagaan yang baik, mengingat kompleksnya permasalahan serta realita ancaman global yang saat ini terus terjadi," terangnya.

Selain itu, rendahnya aksesibiltas informasi dan komunikasi berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik berbangsa sehingga berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

"Ketergantungan masyarakat perbatasan yang tinggi terhadap negara tetangga Malaysia, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, bahkan kesehatan secara tidak langsung merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan," paparnya.(r12/okz)