Politikus PDIP-P Sebut KPI "Kangkangi" Kewenangan Pemerintah
Jumat, 22-01-2016 - 11:50:55 WIB
JAKARTA,Riau12.com-Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty mengungkapkan, bahwa uji publik perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) induk televisi berjaringan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melangkahi wewenang pemerintah.
Hal ini berkaitan dengan tak sesuainya tugas KPI dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 bahwa yang berhak mengevaluasi IPP LPS adalah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). KPI, dalam hal ini hanya sebatas memberi masukan dan rekomendasi kepada pemerintah.
"Kita hanya pertanyakan uji publik tersebut dasarnya apa? teknisnya seperti apa? KPI sendiri kan ada forum masukan disitusnya tentang mana stasiun televisi yang melanggar atau tidak, lalu gunanya apa uji publik? itu yang kita fokuskan," ungkap Evita, Jumat (22/1/2016).
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, DPR akan segera memanggil KPI terkait pembahasan uji publik tersebut.
"Kita akan secepatnya minta konfirmasi KPI soal ini, kita sedang atur jadwal kapan waktu yang tepat untuk membahas ini, yang jelas ini harus segera diselesaikan," tukasnya.(r12/okz)
Komentar Anda :
