Keinginan kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) untuk membangun parlemen yang modern harus kata dia, harus didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan bisa berjalan efektif.

"Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran," ucap Fahri di Jakarta, Jumat (1/1/2016).

Sekretaris Harian KMP ini menambahkan, sudah jelas bahwa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif. Pansus angket misalnya lanjut Fahri, yang pernah dipakai dalam berbagai kasus (kasus Century dan kini Pelindo II) jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya dapat dibongkar.

"Di depan ada kasus Freeport yang sedang diusulkan agar DPR membuat pansus angket. Pansus Freeport akan menjadi metode pembuktian lain yang akan mengungkap bagaimana cara kekuasaan digunakan secara tidak bertanggungjawab. Tapi apakah masyarakat sipil dan media massa akan mendukung? Inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan yang semakin besar," ulasnya.

Memang kata Fahri, periode 2014-2015 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan Ketua DPR justru terjungkal.

Fahri yang juga Wakil Ketua DPR itu menambahkan, tahun 2016 harus menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif terutama DPR RI akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika agar sistem kendaraan berkarya secara lebih sempurna.

"Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif. apalagi karena Pilpres 2019 akan dimulai lebih awal bersama pemilu legislatif dan popularitas Prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi dari calon lain, termasuk Presiden Jokowi," tutup Fahri. (r12/okz)