Kegaduhan ini menurut Masinton dimulai oleh permasalahan yang dibuat Menteri BUMN Rini Soemarno terkait masalah yang ada di PT Pelindo II serta yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said tentang persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

"Di mana titik gaduhnya? Saya selalu katakan ada di BUMN dan ESDM namun besarnya di Wapres. Episentrum titik gaduhnya ya di Wapres tadi," ujar Masinton dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).

Masinton menuding JK kerap membekingi masalah-msalah yang dianggap tak sesuai dengan ideologi bangsa serta konsep Nawa Cita yang digaungkan Jokowi.

KPK Periksa Jusuf Kalla untuk Kasus Century

Masinton mencontohkan JK dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri.

"Dirut-nya (RJ Lino) telefon sana-sini. Yang dari Seoul, nelefon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga," kata Masinton.

Sebagai seorang pengusaha, menurut Masinton, JK terlalu mencampuradukkan urusan dan kepentingan bisnis dengan kekuasaan kewenangan jabatan di pemerintahan sebagai seorang Wapres.

JK Inspektur Upacara Hari Pahlawan

Anggota Komisi III DPR ini menagih janji JK untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai seorang Wapres dan akan meninggalkan kepentingan bisnisnya.

"Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, mengatakan, 'Saya sudah tua, sudah pernah jadi Wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa'. Itu yang harus kita tagih janjinya," pungkas Masinton.(r12/okz)