Dua program yang dimaksud mencakup pembagian tanah negara untuk dikelola oleh keluarga miskin ekstrem serta pelatihan kerja bagi kepala keluarga yang termasuk dalam kategori tersebut.

Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menjelaskan bahwa tanah-tanah yang telah kembali ke tangan negara akan dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin ekstrem, terutama yang bekerja di sektor pertanian.

“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara, yang jumlahnya mencapai jutaan hektare, akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, program pelatihan kerja juga akan difokuskan untuk meningkatkan keterampilan kepala keluarga miskin ekstrem agar bisa segera memperoleh pekerjaan.

“Pak Presiden sudah setuju. Kepala keluarga miskin ekstrem akan dilatih maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” lanjutnya.

Pemerintah mendefinisikan keluarga miskin ekstrem sebagai keluarga beranggotakan empat orang — ayah, ibu, dan dua anak — dengan pengeluaran per bulan sebesar atau di bawah Rp1.288.680. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia saat ini mencapai sekitar 2,38 juta orang.

Pelaksanaan program ini akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan tahap uji coba dimulai pada triwulan pertama tahun 2026 di beberapa provinsi, yakni Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Melalui dua program tersebut, pemerintah berharap mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, produktif, serta sejahtera.