Dalam rapat tersebut, Purbaya menyebut harga keekonomian LPG 3 kg sebesar Rp42.750 per tabung, sedangkan masyarakat hanya membayar Rp12.750, sehingga pemerintah menanggung Rp30.000 per tabung atau sekitar 70 persen dari harga keekonomian. Pola serupa disebut juga berlaku untuk listrik, solar, dan minyak tanah.

Purbaya menjelaskan, realisasi subsidi pada 2024 mencapai Rp80,2 triliun, dengan 41,5 juta pelanggan penerima manfaat.

Menanggapi hal itu, Bahlil menyatakan ada kekeliruan dalam data yang dipaparkan Menkeu.

“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data. Ya mungkin (Purbaya) butuh penyesuaian, belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Bahlil menambahkan bahwa data subsidi energi, khususnya LPG, masih dalam proses pematangan dan melibatkan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan, BPH Migas selama ini mengawasi subsidi LPG yang nilainya sekitar Rp80–87 triliun per tahun.

Sehari kemudian, Purbaya menanggapi pernyataan Bahlil, menyebut perbedaan itu bisa muncul karena cara melihat data yang berbeda.

 “Salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kadang-kadang kalau dari akuntan kan kadang-kadang beda caranya. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga,” ujar Purbaya saat kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Purbaya menegaskan, informasi yang ia sampaikan berdasarkan laporan stafnya dan menekankan bahwa perbedaan pandangan hanyalah soal metodologi penghitungan, bukan nilai nyata subsidi yang diberikan kepada masyarakat.