Kebijakan ini, kata Bahlil, ditujukan untuk memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran. Hanya masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang diperbolehkan membeli tabung melon tersebut.

“Tahun depan, iya (beli LPG berdasarkan NIK),” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Hanya untuk Desil 1–4

Bahlil menjelaskan, pembatasan ini akan mengacu pada kelompok desil 1 hingga 4, yakni 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Kelompok ini mencakup masyarakat miskin dan rentan miskin yang juga menjadi penerima bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Jadi LPG 3 kg itu memang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau kalian sudah masuk desil 8, 9, 10, jangan pakai LPG 3 kg lagi lah. Saya pikir dengan kesadaran harus bisa memahami,” tegas Bahlil.

Basis Data dari BPS

Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah akan menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi acuan dalam menentukan siapa saja yang berhak membeli LPG 3 kg.

“Teknisnya lagi diatur dan nanti datanya data tunggal dari BPS. Teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” kata Bahlil.

Tujuan Subsidi Tepat Sasaran

Selama ini, LPG 3 kg sering kali tidak tepat sasaran karena masih banyak digunakan oleh kalangan menengah hingga atas. Padahal, subsidi energi yang dikucurkan pemerintah nilainya sangat besar dan seharusnya lebih dirasakan oleh masyarakat miskin.

Dengan sistem berbasis NIK, pemerintah berharap subsidi LPG 3 kg bisa lebih adil, transparan, dan benar-benar membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.