Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa tindakan aparat yang menyita bendera dan menghapus mural terkait One Piece di sejumlah daerah seperti Tuban dan Sragen merupakan bentuk represi terhadap hak berekspresi warga.

“Pengibaran bendera ini bukan makar. Ini adalah ekspresi damai dan sah secara konstitusional,” kata Usman, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, tindakan aparat justru menciptakan ketakutan dan intimidasi di tengah masyarakat. Padahal, negara seharusnya hadir sebagai pelindung ruang aman bagi warga untuk menyampaikan kritik secara damai, bukan sebaliknya. 

Usman menambahkan, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), berkewajiban melindungi kebebasan berekspresi warganya. Ia menilai respons pemerintah cenderung represif dan gagal memahami akar keresahan publik yang coba disuarakan melalui simbol budaya populer.

“Simbol One Piece bukan upaya menurunkan martabat negara. Ini bagian dari protes simbolik. Negara seharusnya mendengar, bukan menindak,” tegas Usman.

Pernyataan Amnesty ini muncul setelah aparat kepolisian dan pemerintah menyampaikan peringatan keras terhadap pengibaran simbol bajak laut tersebut. Wakapolda Banten Brigjen Hengki menyebut pengibaran bendera non-Merah Putih pada momen kemerdekaan sebagai pelanggaran dan mengancam akan menindak tegas pelakunya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan menilai pengibaran simbol non-negara saat peringatan kemerdekaan bisa melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Ia menyebut tindakan tegas diperlukan untuk menjaga marwah simbol negara.

Namun bagi sebagian masyarakat, pengibaran bendera One Piece bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan simbol protes terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Karakter utama dalam komik tersebut, Monkey D. Luffy, dikenal sebagai pejuang keadilan yang menolak tunduk pada kekuasaan yang korup.(***)

Sumber: Goriau