"Perlu diatur model penggabungan kelembagaan TVRI, RRI, dan ANTARA beserta peta jalannya," ujar Edwin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI terkait pengaturan penyiaran multi platform dalam perubahan Undang-Undang Penyiaran, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut Edwin, penguatan kelembagaan dan tata kelola lembaga penyiaran publik menjadi salah satu isu utama dalam penyiaran multi platform. Ia menilai pentingnya mengatur model integrasi ketiga lembaga tersebut, termasuk pemanfaatan satu platform serta infrastruktur pendukungnya.

"Ini termasuk penggunaan satu platform beserta infrastrukturnya. Ini menjadi isu yang cukup signifikan dalam penyiaran multi platform," jelasnya.

Tujuan Strategis Penyiaran Multi Platform

Dalam kesempatan tersebut, Edwin juga menyoroti tujuan strategis dari penyelenggaraan penyiaran multi platform, di antaranya:

1. Memperkuat integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.

2. Menjaga serta meningkatkan moralitas, nilai-nilai agama, dan jati diri bangsa, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Mendukung keberlangsungan penyiaran nasional dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri penyiaran sebagai bagian dari ekonomi nasional.

4. Mengadopsi teknologi yang berkelanjutan dalam modernisasi penyelenggaraan penyiaran nasional.

5. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam program siaran televisi maupun radio, serta memperkaya konten siaran lokal yang kreatif, inovatif, dan menarik.

6. Melibatkan generasi muda dalam pengembangan konten siaran yang lebih kreatif dan relevan.

"Terakhir, kita juga ingin mendorong diversity konten, terutama siaran lokal yang kreatif dan inovatif, serta memperkuat peran generasi muda dalam dunia penyiaran," tambah Edwin. (***)

Sumber: Goriau