Dadan Hindayana menjelaskan anggaran untuk MBG telah dialokasikan secara bertahap. Untuk tahap awal, dana sebesar Rp 71 triliun akan digunakan dari Januari hingga April 2025 dengan menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Pada periode April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta, dan pada Agustus hingga September, jumlah penerima manfaat diperkirakan akan mencapai 15 hingga 17 juta orang.

“Target besar ini akan terus diperjuangkan hingga akhir tahun, dengan anggaran mencapai Rp 100 triliun,” ujar Dadan Hindayana di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

Dadan menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG. Namun, ia enggan mengungkapkan perincian mengenai langkah-langkah efisiensi tersebut. Alasannya, hal tersebut merupakan kebijakan yang berada di bawah wewenang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Presiden dan menteri keuangan sudah memastikan dana tersebut tersedia dan kami semua merasa lega. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi kelangsungan program MBG," jelas Dadan.

Dadan Hindayana juga menegaskan seluruh anggaran untuk program MBG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak melibatkan dana cadangan anggaran, corporate social responsibility (CSR) BUMN, atau bantuan negara asing.

"CSR BUMN tidak digunakan untuk program makanan bergizi, melainkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung program ini. Semua dana untuk MBG berasal murni dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat," tegas Dadan.

Selain itu, Dadan membantah adanya keterlibatan pendanaan asing dalam program MBG. Menurutnya, bantuan dari negara lain hanya berupa technical assistance atau peralatan, yang saat ini belum ada. Program MBG sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Indonesia.

"Program makan bergizi gratis adalah wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi untuk rakyatnya tanpa bergantung pada dana asing," pungkas Dadan.(***)

Sumber: Cakaplah