"Kasus korupsi tidak perlu menunggu laporan. Aneh bukan?" ujar Ray dalam diskusi di Jakarta, Minggu (5/1/2025). Ia mengkritik KPK yang dianggap enggan bertindak meski sudah ada laporan terkait dugaan korupsi yang menyeret nama anak mantan Presiden Jokowi.

Menurut Ray, sikap pasif KPK ini hanya menambah pesimisme publik terhadap independensi lembaga antirasuah tersebut. "Ketika saluran formal tidak memberikan respons memadai, isu-isu semacam ini akhirnya meledak di ruang publik," jelasnya.

Ray juga mengaitkan tulisan di dinding tersebut dengan laporan terbaru dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dalam laporan tersebut, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, disebut sebagai salah satu kandidat tokoh terkorup, yang semakin memanaskan kritik terhadap pemerintah.

Meski begitu, Ray mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab di balik tulisan-tulisan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kritik serupa sudah lama disuarakan masyarakat, baik secara politik maupun melalui aksi langsung.

Ray juga membeberkan sejumlah isu yang dianggap sebagai kelemahan pemerintahan Jokowi, seperti kemerosotan perlindungan HAM, menurunnya indeks kebebasan berpendapat, turunnya indeks pemberantasan korupsi, serta perusakan lingkungan. Ia juga menyoroti pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan PIK 2, yang dinilai kontroversial.

"Dan salah satu yang paling fenomenal adalah praktik dinasti politik yang semakin menguat di era pemerintahan Jokowi," tutup Ray. (***)

Sumber: Goriau