Lebih lanjut, IOC merekomendasikan kepada seluruh federasi olahraga internasional untuk menunda atau membatalkan rencana penyelenggaraan kompetisi di Indonesia sampai negara ini dapat memberikan jaminan tertulis bahwa semua atlet dapat berpartisipasi tanpa hambatan atau diskriminasi.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, langsung merespons keputusan IOC. Menpora Erick menegaskan bahwa langkah pemerintah melarang kedatangan delegasi Israel memiliki dasar hukum dan pertimbangan keamanan publik.

"Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional," ujar Menpora Erick.

Ia menambahkan bahwa pelarangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. "Langkah ini juga berdasarkan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," jelasnya.

Menpora Erick mengakui bahwa keputusan tersebut membawa konsekuensi. Karena Indonesia tidak dapat menerima kehadiran Israel, IOC memutuskan bahwa Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, Olimpiade, Youth Olympic Games, maupun kegiatan lain di bawah payung Olimpiade.

Meski demikian, Menpora menegaskan bahwa Kemenpora dan pemerintah tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional.

"Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia, sehingga olahraga Indonesia dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia," pungkas Menpora Erick.

Keputusan pelarangan atlet Israel ini menimbulkan perdebatan di tingkat internasional, namun pemerintah menegaskan bahwa keselamatan, ketertiban umum, dan kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan event internasional di Indonesia.