“Saya akan melakukan pendekatan dengan KONI dan KOI dalam menyelesaikannya. Semua itu dilakukan agar tidak mengorbankan kepentingan atlet dan menghambat perkembangan prestasi olahraga Indonesia,” kata Erick Thohir usai mengumumkan pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 di Media Centre Kemenpora Jakarta, Rabu (23/9/2025).

Terkait usulan wartawan olahraga senior Azhari Nasution agar penyelesaian konflik merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, yang menyebutkan Federasi Nasional (NF) wajib menjadi anggota Federasi Internasional (IF) untuk olahraga prestasi, Menpora Erick hanya menanggapi singkat, “Bagus.”

Hal serupa berlaku untuk usulan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), satu-satunya badan arbitrase olahraga yang diakui Kemenpora. Sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC), Erick memahami bahwa hanya NF yang diakui IF dan NOC Indonesia yang dapat mengirim atlet ke kalender resmi multi-event seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

Beberapa cabang olahraga saat ini terbelah menjadi beberapa pengurus. Di tenis meja, misalnya, terdapat tiga organisasi: PB PTMSI pimpinan Pieter Layardi, PP PTMSI pimpinan Komjen (Purn) Oegroseno, dan Indonesian Pingpong League (IPL) pimpinan Komjen (Purn) Prof Petrus Reinhard Golose.

Hal serupa terjadi di cabang olahraga lain, seperti anggar dengan PB IKASI pimpinan Agus Suparmanto dan PP IKASI pimpinan Amir Yanto, serta tinju amatir dengan PB Pertina pimpinan Hillary Barigitta Lasut dan Perbati pimpinan Ray Zulham Farras Nugraha.

Dari beberapa organisasi yang bersengketa, yang sudah diakui sebagai anggota IF dan NOC Indonesia adalah IPL (Federasi Tenis Meja Internasional/ITTF), PB IKASI pimpinan Amir Yanto (Federasi Anggar Internasional/FIE), dan Perbati (World Boxing).

Langkah mediasi yang dijanjikan Menpora Erick diharapkan dapat menengahi perselisihan ini tanpa mengganggu persiapan dan prestasi atlet Indonesia di kancah internasional.