"Dihapusnya HO membuat kita kehilangan Rp 32 miliar dari target retribusi HO tahun ini," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru, M Jamil di Pekanbaru, Senin (17/4/2017).

Aturan ditiadakan HO berdasarkan peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman izin gangguan (HO). Saat ini telah diubah menjadi peraturan Mendagri nomor 22 tahun 2016.

"Keluarnya Permendagri ini artinya izin gangguan dinyatakan tidak berlaku sejak awal April," kata Jamil. 

Meski potensi PAD ini hilang, DPM-PTSP akan mencari celah lain untuk menggenjot PAD Kota Pekanbaru. "Harus bisa cari pendapatan dari sektor lain. Tidak berharap retribusi HO lagi," sebutnya.

Ia mengakui, aturan ini membuatnya dilema lantaran daerah memang didorong untuk bisa berinovasi mencari PAD. Untuk itu ia akan meminta penjelasan lebih lanjut soal diberpakukannya aturan baru ini.

"Kita minta juga dikaji lebih lanjut, karena ada potensi pendapatan daerah disini. Pemerintahkan selama ini mendorong daerah bisa menggali pendapatan sendiri. Tetapi aturan ini membuat kita dilema," ujarnya.(r12)