Meski pelayanan purna jual Apple salah satu yang terbaik di dunia, tak sedikit pengguna iPhone atau pun perangkat iOS lainnya yang memilih melakukan perbaikan di toko pihak ketiga bila terjadi kerusakan pada perangkatnya.

Alasannya sederhana, bisa jadi karena masa garansinya sudah habis, atau ada penggantian komponen di luar garansi yang dianggap terlalu mahal.

Sejauh ini hal tersebut lumrah dilakukan pengguna iPhone. Tapi hati-hati ke depannya, karena aktivitas ini bisa jadi malah bikin pengguna dikenai sanksi hukum.

Pasalnya Apple disebut-sebut tengah mengajukan proposal ke Pemerintah negara bagian Nebraska, AS untuk melawan kebebasan yang membolehkan pengguna iPhone memperbaiki sendiri ponselnya ke pihak ketiga, demikian seperti  dikutip dari The Next Web, Sabtu (11/3/2017).

Bahkan perwakilan Apple Steve Kester kabarnya telah menemui Senator Nebraska Lydia Brasch, untuk memuluskan rencana tersebut. Bila terwujud, maka siap-siap aja bagi pengguna yang hobi mengutak-atik iPhone bakal dianggap melawan hukum.

Dasar rencana ini adalah anggapan Apple yang memaksa kalau iPhone dan perangkat iOS lain seharusnya hanya boleh diutak-atik oleh teknisi bersertifikat Apple. Pasalnya yang ada di balik iPhone sejatinya adalah rahasia perusahaan yang tak boleh diketahui pihak luar, yang dalam hal ini adalah pemilik iPhone itu sendiri.

Selain itu perbaikan oleh pihak ketiga juga membuka peluang kerusakan yang kontinyu alias tidak tuntas sepenuhnya. Di sisi lain, juga ada banyak jasa perbaikan pihak ketiga yang tidak terawasi dan tidak terkualifikasi.

Tentu rencana Apple ini bukannya tanpa perlawanan. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Repair Association Gordon-Bryne, yang menyebut adalah hak semua konsumen untuk memperbaiki barang yang telah dibelinya.

"Kita seharusnya boleh memperbaiki hal-hal yang sudah kita beli," katanya. r12/dt)